Gangguan sistem imigrasi di perbatasan Johor–Singapura pada awal Januari kembali mengingatkan Malaysia akan rapuhnya infrastruktur perbatasan digital yang tengah direformasi. Insiden yang membuat ribuan pelancong tertahan di Causeway dan Second Link ini terjadi tepat saat negara bersiap menyambut lonjakan wisatawan melalui kampanye Visit Malaysia 2026.
Direktur Jenderal Badan Pengendalian dan Perlindungan Perbatasan Malaysia
Pihak berwenang Malaysia berjanji tidak akan mengulangi kegagalan yang sama. Direktur Jenderal Badan Pengendalian dan Perlindungan Perbatasan Malaysia (AKPS), Mohd Shuhaily Mohd Zain, mengatakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengarahkan agar setiap potensi gangguan sistem pintu otomatis segera diatasi sebelum berdampak luas.
Masalah utama terletak pada pintu imigrasi otomatis tanpa awak yang digunakan pemegang paspor asing di Kompleks Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar. Sistem yang hanya memerlukan pemindaian paspor itu mengalami kegagalan teknis, memicu antrean panjang dan keluhan pelancong selama tiga hari berturut-turut.
Pemerintah Johor menyatakan gangguan teknis baru sepenuhnya terselesaikan pada 12 Januari. Namun hingga kini, penyebab pasti gangguan belum diumumkan secara resmi, menambah kekhawatiran tentang kesiapan sistem menghadapi volume perjalanan yang lebih besar.
Para analis menilai insiden ini sebagai cerminan dari masa transisi besar di administrasi perbatasan Malaysia. AKPS, yang mulai beroperasi pada Januari 2025, masih dalam proses mengambil alih kendali penuh atas 125 titik masuk internasional. Selama periode ini, aset dan sistem utama masih berada di bawah Departemen Imigrasi, menciptakan tantangan koordinasi.
Menurut Harris Zainul dari Institute of Strategic and International Studies Malaysia, tekanan semakin besar karena Visit Malaysia 2026 meningkatkan ekspektasi publik. Sistem pintu otomatis, katanya, merupakan infrastruktur digital yang “paling terlihat”, sehingga gangguan sekecil apa pun akan langsung berdampak pada citra negara.
Andalakan Sistem Imigrasi Terpadu Nasional (NIISe)
Sebagai solusi jangka panjang, Malaysia mengandalkan Sistem Imigrasi Terpadu Nasional (NIISe), proyek modernisasi yang diluncurkan pada 2021 untuk menggantikan sistem lama yang dianggap rentan. Setelah sempat tertunda, proyek ini kini ditangani oleh HeiTech Padu dengan target penyelesaian dalam lima tahun. Sistem baru ini akan mengintegrasikan kecerdasan buatan dan teknologi pengenalan wajah.
Selama gangguan terbaru, AKPS mendorong penggunaan aplikasi MyNIISe, yang memungkinkan pemegang paspor asing dari puluhan negara melewati imigrasi menggunakan kode QR. Uji coba ini dinilai membantu, namun belum cukup untuk sepenuhnya mengatasi masalah struktural.
Pakar keamanan siber memperingatkan bahwa kepemilikan sistem yang terfragmentasi berisiko menimbulkan celah keamanan, patching yang tidak konsisten, dan respons darurat yang lambat. Masalah serupa telah terjadi sebelumnya, termasuk gangguan besar pada Juli dan Desember 2024 yang juga memengaruhi pemegang paspor asing.
Dengan Visit Malaysia 2026 di depan mata, tantangan Malaysia bukan hanya menarik wisatawan, tetapi memastikan pintu masuk negara mampu berfungsi lancar. Tanpa perbaikan koordinasi dan modernisasi yang mulus, ambisi pariwisata nasional berisiko terganjal oleh masalah lama di perbatasan. Tuna55
