Uni Eropa dan NATO tengah menghadapi dilema geopolitik serius menyusul pernyataan berulang Donald Trump yang menyebut bahwa Amerika Serikat perlu menguasai Greenland demi kepentingan keamanan nasional. Trump bahkan mengisyaratkan bahwa Washington akan bertindak atas wilayah tersebut, terlepas dari sikap pihak-pihak terkait.
Situasi ini menempatkan Uni Eropa dan NATO dalam posisi sulit. Greenland bukan anggota Uni Eropa maupun NATO, namun wilayah Arktik tersebut merupakan bagian dari Denmark, yang menjadi anggota penuh kedua organisasi tersebut. Dengan demikian, Greenland secara tidak langsung berada di bawah payung jaminan keamanan NATO.
Para pemimpin Eropa secara terbuka membela kedaulatan dan integritas teritorial Denmark dan Greenland. Namun hingga kini, belum ada strategi komprehensif untuk mencegah langkah sepihak AS atau merespons jika ancaman tersebut benar-benar diwujudkan.
Berikut sejumlah opsi yang dipertimbangkan Uni Eropa dan NATO
Diplomasi dan Penguatan Keamanan Arktik
Jalur diplomasi menjadi langkah awal. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan bertemu dengan pejabat Denmark dan Greenland. Sementara itu, perwakilan Denmark dan Greenland di Washington aktif melobi anggota parlemen AS.
Salah satu pesan utama yang disampaikan adalah bahwa perjanjian pertahanan AS–Denmark tahun 1951, yang diperbarui pada 2004, telah memberi Amerika ruang luas untuk memperkuat kehadiran militernya di Greenland, termasuk pembangunan fasilitas baru. Artinya, kepentingan keamanan AS sejatinya telah terakomodasi.
Kepada kalangan Partai Republik di luar lingkaran pendukung Trump, Denmark juga menekankan peringatan keras dari Perdana Menteri Mette Frederiksen: serangan AS terhadap Greenland—yang berarti satu anggota NATO menyerang anggota lainnya—akan menjadi akhir dari aliansi itu sendiri.
Di tingkat NATO, para duta besar dilaporkan sepakat untuk meningkatkan pengeluaran dan aktivitas militer di kawasan Arktik, termasuk pengerahan peralatan tambahan serta latihan bersama yang lebih intensif. Langkah ini dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran keamanan AS tanpa mengorbankan kedaulatan Greenland.
Opsi Sanksi Ekonomi Uni Eropa
Secara teori, Uni Eropa memiliki daya tekan ekonomi besar terhadap AS sebagai pasar dengan sekitar 450 juta penduduk. Salah satu instrumen yang sering disebut adalah anti-coercion instrument atau “bazooka perdagangan”, yang memungkinkan Komisi Eropa membatasi barang dan jasa AS, mengenakan tarif, hingga memblokir investasi.
Namun, opsi ini dinilai sulit diterapkan. Penggunaan instrumen tersebut membutuhkan persetujuan negara-negara anggota, yang enggan memicu konflik ekonomi besar dengan AS, terlebih di tengah ketergantungan Eropa pada Washington dalam isu Ukraina dan teknologi strategis.
Menurut Jean-Marie Guéhenno, mantan pejabat senior PBB, Eropa masih sangat bergantung pada perusahaan teknologi AS—mulai dari perlindungan data, kecerdasan buatan, hingga sistem perangkat lunak pertahanan. Tanpa keyakinan bahwa ancaman sanksi benar-benar nyata, tekanan ekonomi terhadap AS dinilai tidak akan efektif.
Berinvestasi Lebih Besar di Greenland
Pilihan lain adalah memperkuat posisi ekonomi Greenland. Saat ini, perekonomian pulau tersebut sangat bergantung pada subsidi tahunan Denmark senilai sekitar DKK4 miliar (sekitar €530 juta), yang mencakup separuh belanja publik dan sekitar 20% PDB Greenland.
Uni Eropa dapat menandingi janji investasi Trump dengan meningkatkan dukungan finansial. Draf proposal Komisi Eropa pada September lalu menyebut kemungkinan menggandakan komitmen Uni Eropa agar setara dengan subsidi Denmark, serta membuka akses hingga €44 juta dana khusus untuk wilayah terpencil.
Meski AS mungkin mampu menawarkan dana jauh lebih besar, banyak pihak menilai masyarakat Greenland—terutama jika kelak memilih merdeka—akan berhati-hati terhadap dominasi perusahaan AS dan enggan kehilangan model jaminan Tuna55 sosial ala Nordik.
Pengerahan Pasukan Eropa
Opsi paling sensitif adalah pengerahan militer. Dalam analisis lembaga think tank Bruegel, para peneliti Moreno Bertoldi dan Marco Buti berpendapat bahwa Uni Eropa perlu bersikap proaktif dengan mengaktifkan kapasitas pengerahan cepatnya.
Dengan koordinasi bersama Copenhagen dan Nuuk, pengerahan pasukan Eropa ke Greenland dapat menjadi sinyal kuat komitmen Uni Eropa terhadap integritas teritorial wilayah tersebut. Meski tidak sepenuhnya mencegah aneksasi AS, langkah ini akan membuatnya jauh lebih rumit secara politik dan strategis.
Uni Eropa memiliki kerangka pengerahan cepat hingga 5.000 personel dari berbagai negara anggota untuk respons krisis. Menurut para ahli, kehadiran pasukan Eropa akan meningkatkan biaya politik bagi Washington dan berpotensi mengubah perhitungan Gedung Putih.
Pejabat Jerman mengonfirmasi bahwa Berlin tengah menyiapkan skenario pencegahan, sementara Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot sebelumnya juga membuka kemungkinan pengerahan pasukan Prancis.
Sebagaimana ditegaskan Sergey Lagodinsky, tidak ada pihak yang menginginkan konflik bersenjata antara AS dan Uni Eropa. Namun, langkah militer AS terhadap sekutu Eropanya akan membawa konsekuensi besar bagi kerja sama pertahanan, stabilitas pasar global, serta kredibilitas internasional Amerika Serikat.
